Kementerian Sosial (Kemensos) RI menerima laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terkait pengelolaan anggaran tahun 2024. Laporan tersebut menunjukkan kinerja positif Kemensos dalam pengelolaan anggaran belanja barang dan belanja bantuan sosial.
Anggota III BPK RI, Akhsanul Khaq, menyampaikan secara langsung LHP tersebut kepada Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) pada Senin, 5 Mei 2025 di Gedung Kemensos, Jakarta. Temuan dan rekomendasi BPK telah ditindaklanjuti Kemensos dengan baik, bahkan melampaui rata-rata nasional.
Pengelolaan Anggaran Kemensos Sesuai Ketentuan
BPK menilai pengelolaan anggaran Kemensos tahun 2024 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam semua hal yang material. Kesimpulan ini disampaikan langsung oleh Akhsanul Khaq dalam keterangan tertulisnya.
Tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan Kemensos mencapai 83,75 persen. Angka ini jauh di atas rata-rata nasional yang hanya 75 persen.
Apresiasi BPK atas Inovasi dan Tindak Lanjut Rekomendasi
Selain memuji kinerja pengelolaan anggaran, BPK juga mengapresiasi berbagai inovasi layanan yang telah dilakukan Kemensos.
Beberapa inovasi tersebut antara lain pembaruan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG), optimalisasi call center pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), serta integrasi layanan SIKS-NG untuk pemerintah daerah melalui platform WhatsApp dan Telegram.
Meskipun terdapat 13 temuan dalam pemeriksaan, BPK memberikan apresiasi atas komitmen Kemensos dalam menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang diberikan.
Sebanyak 39 rekomendasi telah ditindaklanjuti dengan penyusunan rencana aksi (action plan) yang komprehensif.
Komitmen Kemensos dalam Perbaikan Tata Kelola
Menteri Sosial Gus Ipul menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti semua temuan dan rekomendasi BPK.
Beliau menekankan bahwa LHP bukan hanya laporan evaluasi, tetapi juga alat korektif untuk meningkatkan kinerja dan integritas pelayanan publik.
Gus Ipul menegaskan pentingnya pembenahan menyeluruh, mulai dari aspek regulasi, sistem, hingga pelaksanaan teknis program.
Kemensos berkomitmen untuk menjadi lembaga yang bersih, akuntabel, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Setiap rupiah yang dikelola harus dipertanggungjawabkan secara transparan dan bermanfaat bagi masyarakat, khususnya kelompok rentan dan miskin.
Kemensos berupaya menjadikan hasil audit ini sebagai momentum untuk transformasi tata kelola yang lebih profesional dan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dengan semangat perbaikan berkelanjutan, Kemensos berkomitmen untuk terus meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan publik.
Langkah-langkah yang tepat akan memastikan setiap program tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Hasil audit BPK ini menjadi tonggak penting bagi Kemensos dalam perjalanan menuju tata kelola yang lebih baik, transparan, dan akuntabel. Komitmen dan tindakan nyata Kemensos dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK menunjukkan dedikasi mereka untuk melayani masyarakat dengan lebih baik.
