Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengungkapkan kendala dalam pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Meskipun telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mengawasi program tersebut, BPOM mengaku tidak dilibatkan secara optimal dalam praktiknya di lapangan.
Kepala BPOM, Taruna Ikrar, menyampaikan hal ini dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI pada Kamis (15/5/2025). RDP tersebut membahas berbagai permasalahan terkait gizi anak, termasuk kasus keracunan makanan di beberapa daerah.
BPOM dan BGN: MoU yang Tak Berjalan Optimal
MoU antara BPOM dan BGN mencakup 13 program terkait pengawasan MBG. Namun, dalam pelaksanaannya, BPOM menghadapi sejumlah kendala. Pihaknya mengaku tidak dilibatkan sepenuhnya dalam berbagai aspek penting program ini.
Ikrar menjelaskan bahwa BPOM memiliki sumber daya manusia dan keahlian yang mumpuni untuk mengawasi produksi pangan. Namun, kewenangan tersebut tidak dimaksimalkan dalam konteks pengawasan dapur-dapur MBG.
Kendala Pengawasan Dapur MBG
BPOM seharusnya berperan penting dalam memastikan dapur-dapur MBG memenuhi standar keamanan pangan. Namun, mereka tidak dilibatkan dalam tahap persiapan dan penentuan standar operasional dapur tersebut.
Penentuan personel di dapur MBG menjadi tanggung jawab penuh BGN. Hal ini menyebabkan BPOM, yang memiliki keahlian dalam pengawasan keamanan pangan, terbatas dalam melakukan pengawasan yang efektif.
BPOM baru dilibatkan jika terjadi kejadian luar biasa, misalnya keracunan massal pada siswa. Kondisi ini dinilai kurang ideal karena pengawasan seharusnya dilakukan secara proaktif sejak tahap awal persiapan.
Harapan Kedepan: Kolaborasi yang Lebih Efektif
Ikrar menekankan pentingnya kolaborasi yang lebih efektif antara BPOM dan BGN. BPOM berharap dapat dilibatkan sepenuhnya dalam seluruh tahapan program MBG, termasuk pengawasan dapur.
Ketidakhadiran BPOM dalam pengawasan dapur MBG dianggap sebagai celah yang berpotensi menimbulkan masalah keamanan pangan. Hal ini perlu segera diatasi agar program MBG dapat berjalan optimal dan menjamin kesehatan anak-anak.
BPOM telah secara terbuka menyampaikan kendala ini. Mereka berharap BGN dapat mengakomodasi peran BPOM dalam pengawasan MBG guna mencegah kejadian keracunan makanan yang merugikan siswa.
Ke depannya, diharapkan akan terjalin kerja sama yang lebih erat antara BPOM dan BGN untuk meningkatkan pengawasan keamanan pangan dalam program MBG. Hal ini penting untuk menjamin kualitas dan keamanan makanan yang dikonsumsi anak-anak Indonesia.
Dengan kolaborasi yang lebih baik, diharapkan program MBG dapat mencapai tujuannya yaitu meningkatkan gizi anak dan mencegah terjadinya kasus keracunan makanan di sekolah.
