Perpanjangan STNK di Jawa Barat kini menjadi lebih mudah berkat terobosan Gubernur Dedi Mulyadi. Ia telah menghapus kewajiban pemilik kendaraan bekas untuk mencari KTP pemilik sebelumnya demi memperpanjang STNK.
Sebelumnya, proses perpanjangan STNK untuk kendaraan bekas seringkali merepotkan. Pemilik kendaraan harus mencari data pemilik sebelumnya, proses yang memakan waktu dan tenaga. Hal ini menimbulkan keluhan dari masyarakat, seperti yang disampaikan oleh Gubernur Dedi Mulyadi melalui akun Instagramnya: “Muncul keluhan, ‘Bayar pajak jangan dipersulit, Kang Dedi. Kita ini mau bayar pajak, sekarang senang kita bayar pajak.’ Nah yang menjadi problem adalah bayar pajak harus nyari STNK pemilik pertama dari kendaraan bermotor tersebut.”
Dengan kebijakan baru ini, pemerintah Jawa Barat mengambil alih tanggung jawab pencarian data pemilik kendaraan sebelumnya. Ini merupakan langkah signifikan dalam menyederhanakan birokrasi dan meningkatkan pelayanan publik.
Perubahan Signifikan dalam Proses Perpanjangan STNK
Kebijakan baru ini memberikan kemudahan bagi masyarakat Jawa Barat. Tidak perlu lagi repot mencari data pemilik kendaraan sebelumnya. Cukup datang ke Samsat dengan dokumen yang dibutuhkan, proses perpanjangan STNK bisa langsung dilakukan.
Berikut beberapa poin perubahan yang dirasakan masyarakat:
- Pemerintah bertanggung jawab mencari data pemilik lama kendaraan.
- Prosedur perpanjangan STNK menjadi lebih sederhana dan efisien.
- Penghematan waktu dan tenaga bagi pemilik kendaraan.
Bayangkan skenario ini: Anda membeli mobil bekas dan harus memperpanjang STNK. Sebelumnya, Anda harus berjuang mencari data pemilik lama, sebuah proses yang bisa sangat melelahkan. Sekarang, cukup datang ke Samsat dengan dokumen Anda sendiri dan proses perpanjangan STNK akan jauh lebih mudah.
Langkah Cerdas, Dampak Positif yang Luas
Inisiatif Gubernur Dedi Mulyadi ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Koordinasi yang baik antara Gubernur dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Barat menjadi kunci keberhasilan program ini.
Kebijakan ini tidak hanya memangkas birokrasi, tetapi juga mencerminkan perubahan paradigma dalam pelayanan publik. Pemerintah Jawa Barat kini lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan berupaya untuk memberikan kemudahan dalam mengurus administrasi kendaraan.
Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Dengan proses yang lebih mudah dan transparan, masyarakat akan merasa lebih termotivasi untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.
Selain itu, kebijakan ini juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di sektor otomotif. Kemudahan dalam perpanjang STNK dapat mengurangi hambatan bagi masyarakat yang ingin membeli atau menjual kendaraan bekas.
Secara keseluruhan, kebijakan baru ini merupakan contoh nyata bagaimana pemerintah daerah dapat memberikan solusi inovatif dan efektif bagi permasalahan masyarakat. Semoga kebijakan serupa dapat diadopsi oleh daerah lain di Indonesia.
Gubernur Dedi Mulyadi juga menambahkan dalam akun Instagramnya: “Saya akan membuat peraturan gubernur bahwa yang berkewajiban menghubungi pemilik motor atau mobil pertamanya, pemilik STNK-nya itu bukan kewajiban dari wajib pajak, tetapi kewajiban kami dari pemerintah atau penyelenggara negara yang memungut pajak kendaraan bermotor bagi warga.”
Dengan kata lain, pemerintah Jawa Barat berkomitmen untuk terus menyederhanakan birokrasi dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakatnya.
