Ketegasan penegakan hukum lalu lintas di Jepang menjadi sorotan setelah beredar video seorang pengendara yang ditilang karena tidak berhenti di persimpangan, meskipun jalan tampak lengang. Peristiwa ini menyoroti perbedaan budaya berkendara antara Jepang dan Indonesia. Di Jepang, ketaatan pada aturan lalu lintas sangat tinggi, dibangun melalui penegakan hukum yang ketat dan konsisten.
Director Japan Indonesia Driving School (JIDS), Bowo Kristianto, menjelaskan bahwa petugas penegak hukum di Jepang sangat disiplin dalam menindak pelanggaran lalu lintas, sekecil apapun. Bahkan hal yang tampak sepele seperti tidak berhenti di persimpangan, meski jalan lengang, tetap dikenakan sanksi. Hal ini membentuk budaya berkendara yang mengedepankan keselamatan.
Bowo menekankan pentingnya budaya berhenti di tempat yang telah ditentukan, seperti persimpangan, pelintasan kereta api, atau zebra cross. Meskipun terlihat sepele, kewajiban berhenti ini merupakan bagian penting dari budaya berkendara yang aman. Budaya ini bukan terbentuk secara instan, melainkan melalui penegakan hukum yang tegas dan sanksi yang berat.
Ia membandingkan situasi di Indonesia, di mana aturan lalu lintas sudah baik, namun penegakan hukumnya masih lemah. Akibatnya, banyak pengendara yang mengabaikan aturan, seolah-olah aturan tersebut tidak ada. Ketegasan dalam menindak pelanggaran, menurut Bowo, sangat penting untuk menciptakan budaya tertib berlalu lintas.
Perbedaan Budaya Berkendara: Jepang vs Indonesia
Salah satu perbedaan utama terletak pada tingkat kepatuhan terhadap aturan lalu lintas. Di Jepang, ketaatan hukum menjadi norma sosial yang kuat. Masyarakat memahami pentingnya mematuhi aturan demi keselamatan bersama. Sementara di Indonesia, masih banyak pengendara yang mengabaikan aturan lalu lintas.
Perbedaan ini juga dipengaruhi oleh perbedaan sistem penegakan hukum. Di Jepang, penegakan hukum sangat ketat dan konsisten. Sanksi yang diberikan kepada pelanggar juga cukup berat, sehingga menimbulkan efek jera. Di Indonesia, penegakan hukum masih relatif lemah, dan sanksi yang diberikan seringkali tidak efektif.
Bagaimana Indonesia Bisa Mencontoh Jepang?
Indonesia dapat belajar banyak dari Jepang dalam hal penegakan hukum lalu lintas. Peningkatan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas sangat diperlukan. Selain itu, sanksi yang diberikan harus lebih berat dan konsisten, sehingga dapat menimbulkan efek jera bagi para pelanggar.
Tidak hanya penegakan hukum yang perlu diperkuat, tetapi juga edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya tertib berlalu lintas. Kampanye keselamatan berkendara yang intensif dan berkelanjutan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan di jalan raya. Hal ini perlu dilakukan secara terintegrasi antara pemerintah, kepolisian, dan masyarakat itu sendiri.
Dampak Positif Ketegasan Hukum Lalu Lintas
Ketegasan penegakan hukum lalu lintas akan berdampak positif pada keselamatan berkendara. Jumlah kecelakaan lalu lintas dapat berkurang, dan angka kematian akibat kecelakaan juga dapat ditekan. Selain itu, ketegasan hukum juga dapat menciptakan rasa ketertiban dan kepatuhan pada aturan lalu lintas di tengah masyarakat.
Dengan menciptakan budaya tertib lalu lintas, Indonesia dapat menciptakan lingkungan berkendara yang lebih aman dan nyaman bagi semua pengguna jalan. Ini akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendukung pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.
Kesimpulannya, ketaatan pada peraturan lalu lintas bukan hanya soal aturan, tetapi juga tentang kesadaran dan tanggung jawab setiap individu untuk keselamatan bersama. Ketegasan penegakan hukum yang dipadukan dengan edukasi dan sosialisasi menjadi kunci untuk membangun budaya berkendara yang lebih baik di Indonesia, seperti yang telah berhasil dilakukan di Jepang.
