Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, melakukan audiensi di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa (29/4/2025). Kunjungan ini bertujuan untuk membahas program pencegahan korupsi di lingkungan BUMN.
Audiensi tersebut berlangsung sekitar pukul 16.00 WIB dan dihadiri oleh beberapa pejabat penting KPK dan Kementerian BUMN.
Audiensi Pencegahan Korupsi BUMN di KPK
Menurut Tim Jubir KPK, Budi Prasetyo, pertemuan tersebut berfokus pada program pencegahan korupsi di lingkungan BUMN. Detail pembahasan akan diungkapkan setelah pertemuan berakhir.
Selain Menteri Erick Thohir, audiensi juga dihadiri oleh dua Wakil Menteri BUMN.
Pejabat KPK yang Hadir
Pertemuan tersebut dihadiri oleh Pimpinan KPK, Johanis Tanak dan Agus Joko Pramono. Mereka didampingi oleh Direktorat Antikorupsi Badan Usaha (AKBU) – Kedeputian Pencegahan dan Monitoring KPK.
Kehadiran pimpinan KPK menunjukkan komitmen lembaga tersebut dalam upaya pencegahan korupsi di sektor BUMN.
Langkah-langkah Pencegahan Korupsi di BUMN
Meskipun detail pembahasan belum diungkapkan, audiensi ini kemungkinan membahas berbagai strategi dan langkah konkret untuk mencegah korupsi di perusahaan-perusahaan BUMN.
Beberapa kemungkinan langkah yang dibahas meliputi peningkatan transparansi, penguatan sistem pengendalian internal, dan penegakan aturan yang lebih ketat.
- Peningkatan transparansi dalam pengelolaan keuangan dan aset BUMN.
- Penguatan sistem pengendalian internal untuk mencegah penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang.
- Penegakan hukum yang tegas terhadap tindakan korupsi di lingkungan BUMN.
- Peningkatan kesadaran dan integritas para direksi dan karyawan BUMN.
- Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
Kolaborasi antara Kementerian BUMN dan KPK diharapkan dapat menghasilkan program pencegahan korupsi yang efektif dan berkelanjutan.
Pentingnya kerjasama antara pemerintah dan lembaga antikorupsi dalam memberantas korupsi di sektor BUMN tidak dapat dipandang sebelah mata. Upaya ini akan meningkatkan kepercayaan publik dan mendorong iklim investasi yang sehat.
Langkah-langkah konkret yang dihasilkan dari audiensi ini akan sangat menentukan keberhasilan upaya pencegahan korupsi di BUMN ke depannya. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci utama dalam mencegah terjadinya korupsi.
Semoga pertemuan ini menghasilkan kesepakatan yang bermanfaat bagi peningkatan tata kelola dan pencegahan korupsi di lingkungan BUMN, demi kemajuan perekonomian Indonesia.
Pertemuan antara Menteri BUMN dan KPK ini menandakan komitmen bersama dalam memberantas korupsi. Harapannya, langkah-langkah konkrit yang dihasilkan dapat mencegah kerugian negara dan membangun kepercayaan publik terhadap BUMN.
