Badan Gizi Nasional (BGN) menghadapi kendala serius dalam pengelolaan anggarannya. Kepala BGN, Dadan Hindayana, mengungkapkan permasalahan ini dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI pada Selasa (6/5/2025).
Hingga saat ini, penyerapan anggaran BGN masih sangat rendah, mengakibatkan permasalahan serius bagi para pegawainya.
Penyerapan Anggaran BGN yang Minim
Dari total anggaran Rp 71 triliun, BGN baru mampu menyerap Rp 2,386 triliun. Ini hanya sekitar 3,36 persen dari total anggaran yang tersedia.
Rendahnya penyerapan anggaran ini berdampak langsung pada operasional BGN, khususnya dalam hal penggajian pegawai.
Dampak Terhadap Gaji Pegawai
Kondisi ini mengakibatkan seluruh pegawai struktural BGN belum menerima gaji hingga saat ini. Dadan Hindayana menjelaskan hal tersebut dalam RDP.
Penyerapan anggaran untuk gaji pegawai masih sangat rendah, hanya mencapai 0,11 persen. Prioritas penggajian difokuskan pada pegawai di Badan Penggerak Pembangunan Indonesia, ahli gizi, dan akuntan.
Diperkirakan gaji akan mulai dicairkan pada bulan ini atau bulan depan. Pencairan di bidang pegawai akan dipercepat setelah bulan depan.
Program Makan Bergizi Gratis
Program Makan Bergizi Gratis juga terdampak oleh rendahnya penyerapan anggaran. Baru 4,16 persen atau sekitar Rp 2.386.275.222.490 yang terserap.
Sementara itu, penyerapan anggaran untuk modal masih 0 persen karena masih dalam tahap perencanaan.
Rendahnya penyerapan anggaran ini menjadi perhatian serius, mengingat pentingnya peran BGN dalam menjaga gizi masyarakat Indonesia.
Tantangan Ke Depan
BGN perlu segera mengatasi kendala dalam penyerapan anggaran agar program-programnya dapat berjalan efektif. Hal ini penting untuk memastikan kesejahteraan pegawai dan keberhasilan program Makan Bergizi Gratis.
Pemerintah perlu melakukan evaluasi dan mencari solusi agar permasalahan ini dapat segera teratasi. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran menjadi kunci penting.
Ke depan, peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran BGN sangat diperlukan. Koordinasi yang baik antara BGN dan instansi terkait juga sangat krusial untuk memastikan program-program berjalan lancar dan mencapai tujuannya. Dengan demikian, kesejahteraan pegawai terjamin dan program-program yang bermanfaat bagi masyarakat dapat terlaksana dengan optimal.
