Proyek pembangunan gorong-gorong di Sukmajaya, Depok, Jawa Barat, menjadi viral di media sosial. Warga setempat mengeluhkan ketinggian gorong-gorong yang lebih tinggi daripada permukaan jalan di sekitarnya.
Kejadian ini memicu evaluasi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Depok. Penjelasan resmi terkait proyek tersebut pun disampaikan kepada publik.
Penjelasan Dinas PUPR Depok
Kepala Dinas PUPR Kota Depok, Citra Indah, memberikan klarifikasi mengenai proyek gorong-gorong tersebut. Ia menjelaskan bahwa pemasangan gorong-gorong disesuaikan dengan elevasi tanah.
Menurutnya, desain awal memang membuat gorong-gorong tampak lebih tinggi di satu sisi. Namun, ujung gorong-gorong akan dibuat sejajar dengan permukaan jalan.
“Biasanya karena mengejar elevasi. Nanti di ujung sejajar dengan jalan,” ungkap Citra saat dihubungi oleh awak media.
Koordinasi dengan Warga dan Evaluasi Proyek
Citra menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan komunikasi langsung dengan warga yang mengeluhkan proyek tersebut.
Pertemuan tersebut bertujuan untuk menjelaskan teknis pembangunan gorong-gorong dan menampung aspirasi masyarakat.
Selain itu, Dinas PUPR juga melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proyek tersebut. Tujuannya adalah untuk memastikan gorong-gorong dibangun sesuai standar dan tidak mengganggu akses jalan.
“Sudah ketemu juga dengan warga. Sudah disesuaikan semua,” tambahnya.
Alasan Teknis dan Persetujuan Warga
Citra menjelaskan lebih lanjut alasan teknis mengapa gorong-gorong awalnya tampak lebih tinggi daripada jalan.
Hal ini, katanya, terkait dengan prinsip gravitasi air yang mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Pemasangan gorong-gorong dirancang agar air mengalir lancar menuju titik terendah.
“Itu ngejar elevasi. Gravitasi dari tinggi ke rendah. Warga sudah oke (dilanjut),” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa warga setempat telah menyetujui kelanjutan proyek gorong-gorong setelah dilakukannya penjelasan dan penyesuaian.
Insiden gorong-gorong yang lebih tinggi dari jalan di Depok ini menyoroti pentingnya komunikasi yang efektif antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam pelaksanaan proyek infrastruktur. Transparansi dan keterbukaan informasi sangat krusial agar tidak terjadi kesalahpahaman dan protes dari masyarakat. Dengan adanya evaluasi dan penyesuaian, diharapkan proyek gorong-gorong dapat diselesaikan dengan lancar dan sesuai harapan.