Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas’ud, baru-baru ini mengungkapkan keprihatinannya atas kondisi infrastruktur jalan di provinsi tersebut. Dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di Jakarta, Selasa (29/4/2025), ia memaparkan betapa banyak infrastruktur jalan yang belum memadai, padahal Indonesia telah merdeka hampir 80 tahun.
Kondisi ini disampaikan Rudy disertai dengan rencana pembangunan akses jalan di perbatasan Kaltim sepanjang 1.038 kilometer. Ia juga menekankan pentingnya konektivitas jalan trans Kalimantan yang menghubungkan Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Tengah.
Infrastruktur Jalan Kaltim: Hampir 80 Tahun Merdeka, Masih Banyak yang Rusak
Rudy Mas’ud memproyeksikan pembangunan akses jalan di perbatasan Kaltim sepanjang 1.038 kilometer. Proyek ini diharapkan dapat meningkatkan konektivitas antar provinsi di Kalimantan.
Dalam rapat tersebut, ia menayangkan video yang menunjukkan kondisi jalan yang rusak parah di Kaltim. Video memperlihatkan mobil SUV kesulitan melintasi jalan berlumpur.
Rudy menyatakan bahwa kondisi infrastruktur jalan yang memprihatinkan ini menjadi gambaran Indonesia saat ini. Ia menekankan bahwa Kaltim, sebagai bagian penting dari Indonesia dan lokasi Ibu Kota Nusantara, membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah pusat.
Perbatasan Kaltim: Tantangan Infrastruktur dan Kedaulatan Negara
Rudy menjelaskan bahwa kondisi jalan rusak di Kaltim bukan hanya masalah infrastruktur semata, tetapi juga menyangkut kedaulatan negara.
Kaltim berbatasan langsung dengan Brunei Darussalam dan Malaysia. Kondisi infrastruktur yang buruk di perbatasan dapat menghambat pengawasan dan keamanan wilayah.
Harapan Pemerintah Pusat untuk Perbaikan Infrastruktur Kaltim
Gubernur Rudy berharap pemerintah pusat memberikan perhatian lebih besar terhadap perbaikan infrastruktur jalan di Kaltim.
Ia menekankan pentingnya infrastruktur yang memadai untuk mendukung pembangunan di Kaltim, terutama mengingat keberadaan Ibu Kota Nusantara.
Pembangunan infrastruktur yang memadai di Kaltim bukan hanya akan meningkatkan konektivitas dan perekonomian daerah, tetapi juga memperkuat kedaulatan negara di perbatasan.
Kesimpulannya, kondisi infrastruktur jalan di Kalimantan Timur menjadi sorotan penting. Perbaikan infrastruktur merupakan kebutuhan mendesak, tidak hanya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kaltim, tetapi juga untuk menjaga kedaulatan negara di perbatasan. Semoga pemerintah pusat segera memberikan perhatian dan dukungan yang diperlukan untuk mengatasi masalah ini.
