Program Sekolah Rakyat, program unggulan Presiden Prabowo, akan segera hadir di Sumatera Barat. Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengumumkan dimulainya program ini pada tahun ajaran 2025-2026, diawali di Kota Padang dan Kabupaten Solok.
Dukungan dari pemerintah daerah sangat tinggi, menunjukkan antusiasme yang besar terhadap inisiatif ini.
Sekolah Rakyat di Sumatera Barat: Tahap Awal di Dua Lokasi
Gus Ipul menyampaikan apresiasinya terhadap dukungan penuh dari Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Sumatera Barat. Mereka berkomitmen untuk memastikan keberhasilan program ini.
Selain Padang dan Solok, satu lokasi tambahan di bawah naungan Universitas Negeri Padang (UNP) masih dalam tahap kajian.
Dukungan DPR dan Pemerintah Daerah
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, menyambut baik rencana tersebut. Ia menekankan bahwa Sekolah Rakyat bukan sekadar janji politik, melainkan wujud nyata komitmen Presiden kepada rakyat.
Andre Rosiade juga mengajak kepala daerah lainnya untuk mengajukan usulan pendirian Sekolah Rakyat di wilayah mereka masing-masing.
Wakil Gubernur Sumbar, Vasko Ruseimy, mengungkapkan rasa syukur atas terpilihnya Sumbar sebagai salah satu daerah penerima program ini di tahap awal. Ia berharap seluruh kabupaten/kota di Sumbar dapat memiliki Sekolah Rakyat.
Integrasi Program Kemensos dan Penguatan Data
Selain membahas Sekolah Rakyat, Gus Ipul juga menekankan pentingnya integrasi program Kementerian Sosial (Kemensos) dan pemerintah daerah dalam upaya percepatan pengentasan kemiskinan.
Penyaluran bantuan sosial akan dilakukan lebih terstruktur. Pembaruan data akan dilakukan setiap tiga bulan untuk memastikan akurasi dan tepat sasaran.
Evaluasi terhadap penerima Program Keluarga Harapan (PKH) juga akan diperketat. Penerima bantuan yang produktif akan dievaluasi setiap lima tahun untuk mendorong kemandirian. Lansia dan penyandang disabilitas tetap mendapatkan pengecualian.
Kemensos menargetkan setiap pendamping sosial untuk membantu minimal 10 keluarga per tahun untuk lepas dari ketergantungan bantuan sosial. Dengan 33.000 pendamping, diharapkan 330.000 keluarga dapat ‘naik kelas’ setiap tahunnya.
Penerapan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi (DTSEN) diharapkan dapat meminimalisir kesalahan sasaran. Jika kepala keluarga meninggal, bantuan tidak akan otomatis beralih ke anggota keluarga lain tanpa validasi ulang.
Acara di Padang dihadiri oleh 190 pilar sosial, termasuk pendamping PKH, TKSK, Tagana, Pordam, pendamping rehabilitasi sosial, dan PSM.
Peluncuran Sekolah Rakyat di Sumatera Barat menandai langkah signifikan dalam komitmen pemerintah untuk meningkatkan akses pendidikan dan mengurangi angka kemiskinan di Indonesia. Perhatian terhadap akurasi data dan evaluasi berkelanjutan menunjukkan upaya serius untuk memastikan keberlanjutan dan dampak positif program ini bagi masyarakat.
