Kebijakan pemerintah seringkali bermaksud baik, namun tak selalu menghasilkan dampak positif. Contohnya adalah kebijakan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah terbaru yang justru menimbulkan masalah baru dalam rantai pasok beras nasional.
Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Nomor 14/2025, yang menetapkan HPP gabah kering panen (GKP) sebesar Rp 6.500/kg, mengubah drastis aturan sebelumnya (Keputusan Kepala Bapanas No. 2/2025). Perubahan signifikan ini menghapus syarat kualitas gabah dan sistem rafaksi harga, memicu berbagai dampak tak terduga.
HPP Gabah Tanpa Syarat Kualitas: Sebuah Kebijakan Kontroversial
Tujuan awal kebijakan ini mulia: melindungi petani dari kerugian akibat penurunan harga gabah. Namun, realitanya jauh berbeda.
Kondisi cuaca buruk berupa hujan lebat dan banjir di awal Januari 2025 di beberapa sentra produksi padi seperti Jawa, Sumatera Selatan, Lampung, dan Aceh, menurunkan kualitas gabah. Kadar air meningkat, bulir menghitam, dan harga jatuh di bawah Rp 5.500/kg.
HPP Rp 6.500/kg tanpa mempertimbangkan kualitas, menguntungkan petani dengan gabah rendah mutu, tetapi merugikan petani dengan gabah berkualitas baik. Hal ini juga melanggar prinsip ekonomi dasar ‘ada harga ada barang’.
Dampak Negatif Kebijakan: Panen Prematur dan Rendahnya Kualitas Beras
Harga dasar yang ditetapkan memicu praktik panen prematur. Petani memanen padi sebelum waktunya, meski masih hijau atau bulir belum penuh, demi mendapatkan harga Rp 6.500/kg. Penggilingan, pedagang, dan bahkan Bulog menjadi pembeli siaga.
Praktik ini menurunkan rendemen gabah menjadi beras, yang diperparah dengan kondisi panen saat hujan. Rendemen bisa hanya 50%, menghasilkan beras dengan banyak butir patah dan butir kapur. Akibatnya, harga beras justru melonjak.
Dengan asumsi ongkos kirim Rp 200/kg, harga beras bisa mencapai Rp 13.400/kg, belum termasuk ongkos pengolahan. Sistem maklon yang banyak diterapkan semakin memperburuk situasi.
Potensi Kerugian Bulog dan Ketidakseimbangan Ekosistem Perberasan
Harga pembelian beras di gudang Bulog sebesar Rp 12.000/kg, membuat pengadaan beras Bulog tahun ini mayoritas berasal dari penyerapan gabah, bukan beras. Sistem maklon yang diterapkan, dengan jasa penggilingan Rp 700/kg dan rendemen 50%, menghasilkan harga beras sekitar Rp 14.800/kg.
Terdapat perbedaan harga beras sekitar Rp 2.800/kg antara penyerapan gabah melalui maklon dan penyerapan beras langsung. Jika pengadaan Bulog mayoritas dari gabah, potensi kerugian sangat besar, bahkan mencapai triliunan rupiah.
Kebijakan ini menciptakan ketidakseimbangan ekosistem perberasan. Petani diuntungkan, tetapi penggilingan dan pedagang dirugikan. Hal ini perlu segera dibenahi agar tidak menimbulkan dampak negatif jangka panjang.
Solusi yang tepat adalah mengembalikan HPP gabah ke kondisi semula, dengan mempertimbangkan kualitas dan harga rafaksi. Harga pembelian beras di Bulog juga perlu dinaikkan untuk mengatasi disparitas harga dan mendorong penyerapan beras langsung, sehingga menciptakan ekosistem perberasan yang lebih seimbang dan berkelanjutan.
Pemerintah perlu mempertimbangkan aspek hulu hingga hilir dalam menetapkan kebijakan, sehingga tidak hanya menguntungkan satu pihak saja, tetapi juga memperhatikan seluruh pelaku dalam rantai pasok beras. Keberhasilan program ketahanan pangan bergantung pada keseimbangan dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.
Khudori, pengamat pertanian dan penulis buku ‘Ironi Negeri Beras’, menyoroti pentingnya melihat kebijakan ini secara holistik, dengan mempertimbangkan seluruh aktor dalam rantai pasok beras, bukan hanya petani saja. Ia menekankan pentingnya revisi kebijakan agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar di masa mendatang.
