Mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Rachmat Gobel memberikan kesaksian dalam persidangan kasus dugaan korupsi impor gula dengan terdakwa Tom Lembong. Dalam kesaksiannya di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (15/5/2025), Gobel menegaskan tidak pernah menggunakan diskresi dalam penugasan selama menjabat pada periode 2014-2015.
Ia juga menjelaskan mekanisme impor gula yang membutuhkan rekomendasi dari Kementerian Perindustrian (Kemenperin). Hal ini penting untuk memastikan ketersediaan bahan baku bagi industri dalam negeri dan mencegah gangguan pasar.
Tidak Ada Diskresi dalam Pengambilan Keputusan
Dalam persidangan, hakim menanyakan kepada Gobel apakah ia pernah menggunakan diskresi selama menjabat sebagai Mendag. Gobel dengan tegas menjawab tidak pernah menggunakan kewenangan diskresi tersebut.
Jawaban Gobel tersebut menjadi poin penting dalam persidangan mengingat kasus yang tengah disidangkan terkait dugaan penyalahgunaan wewenang dalam impor gula.
Peran Kemenperin dalam Rekomendasi Impor Gula
Hakim kemudian menelusuri lebih dalam mengenai peran Kemenperin dalam proses impor gula. Gobel menjelaskan bahwa Kemenperin memberikan rekomendasi setelah dilakukan rapat koordinasi bersama antara Kemenperin dan Kementerian Perdagangan.
Rekomendasi ini menentukan jumlah impor gula yang dibutuhkan berdasarkan kebutuhan dan kemampuan produksi gula dalam negeri.
Gobel menekankan pentingnya koordinasi dengan Kemenperin untuk memastikan impor gula tidak mengganggu produksi dalam negeri dan stabilitas harga di pasar.
Tanpa rekomendasi tersebut, impor gula tidak dapat dilakukan. Hal ini untuk mencegah kelebihan pasokan yang dapat merugikan produsen lokal.
Impor Gula Harus Sesuai Kebutuhan dan Kemampuan Dalam Negeri
Dalam kesaksiannya, Gobel berulang kali menekankan pentingnya memperhatikan kebutuhan dan kemampuan produsen dalam negeri sebelum melakukan impor gula.
Ia menjelaskan bahwa tujuannya adalah menjaga stabilitas harga dan mencegah agar impor gula tidak membanjiri pasar dan merugikan produsen dalam negeri.
Hal ini sesuai dengan pernyataannya bahwa impor gula yang tidak terkendali akan berdampak negatif pada pasar dan produsen lokal.
Proses impor gula, menurut Gobel, harus transparan dan sesuai dengan prosedur yang berlaku, dengan melibatkan koordinasi antar kementerian terkait.
Jaksa sebelumnya mendakwa Tom Lembong terkait kasus dugaan impor gula yang merugikan negara sebesar Rp 578 miliar. Tom Lembong diduga menyetujui impor gula tanpa melalui rapat koordinasi yang seharusnya. Kesaksian Rachmat Gobel ini diharapkan dapat memberikan gambaran lebih jelas mengenai mekanisme impor gula dan dugaan penyimpangan yang terjadi.
Kasus ini masih berlanjut dan menunggu putusan pengadilan. Penjelasan Rachmat Gobel memberikan konteks penting dalam memahami kompleksitas regulasi dan proses impor gula di Indonesia.
