Mantan Wakil Menteri Perindustrian dan Perdagangan Vietnam, Hoang Quoc Vuong, dijatuhi hukuman enam tahun penjara karena penyalahgunaan kekuasaan dalam proyek energi terbarukan. Vonis ini dibacakan pada Selasa, 29 April 2025, di Hanoi. Kasus ini menyoroti tantangan yang dihadapi Vietnam dalam mencapai target emisi karbon nol bersih pada tahun 2050, di tengah upaya ekspansi besar-besaran energi terbarukan.
Kasus ini juga mengungkap potensi korupsi yang bisa menghambat perkembangan sektor energi terbarukan di Vietnam. Penyelidikan atas kasus ini melibatkan sejumlah pejabat lainnya yang turut menerima hukuman.
Suap dalam Proyek Energi Surya Ninh Thuan
Vuong, 62 tahun, mengakui menerima suap sebesar US$ 57.600 (sekitar Rp 965,8 juta) untuk memberikan keuntungan kepada tiga pembangkit listrik tenaga surya di Provinsi Ninh Thuan. Pembangkit listrik tersebut mendapatkan harga khusus saat menjual listrik ke Perusahaan Listrik Negara Vietnam (EVN).
Akibat tindakan koruptif ini, negara mengalami kerugian lebih dari US$ 40 juta (sekitar Rp 670,7 miliar). EVN, di bawah kepemimpinan Vuong sebelumnya, mengeluarkan dana hampir US$ 154 juta (sekitar Rp 2,5 triliun) untuk membeli listrik dari pembangkit-pembangkit tersebut antara tahun 2018 hingga 2020.
Peran Vuong dan Dampaknya pada Sektor Energi Vietnam
Vuong menjabat sebagai Wakil Menteri Perindustrian dan Perdagangan Vietnam dari tahun 2015 hingga 2020. Sebelum itu, ia memimpin EVN dari tahun 2012 hingga 2015.
Posisi strategisnya memungkinkan Vuong untuk mempengaruhi kebijakan dan proses pengadaan proyek energi. Penyalahgunaan kekuasaan ini menimbulkan kerugian finansial yang signifikan bagi negara dan menghambat transparansi dalam sektor energi.
Komitmen Vietnam untuk mencapai emisi karbon net-zero pada tahun 2050 bergantung pada pengembangan energi terbarukan yang besar. Kasus ini menggarisbawahi pentingnya tata kelola yang baik dan transparansi untuk memastikan keberhasilan transisi energi.
Vonis dan Implikasi untuk Reformasi Sektor Energi
Selain Vuong, 11 pejabat lainnya juga diadili dan dijatuhi hukuman atas keterlibatan mereka dalam kasus ini. Hukuman bervariasi, mulai dari hukuman percobaan tiga tahun hingga enam tahun penjara.
Pengadilan memerintahkan tiga pembangkit listrik tenaga surya di Ninh Thuan untuk mengembalikan kerugian sebesar US$ 40 juta kepada EVN. Vonis ini diharapkan menjadi peringatan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam korupsi di sektor energi.
Meskipun Vuong mengembalikan uang suap melalui keluarganya, hukuman penjara yang dijatuhkan menunjukkan keseriusan pemerintah Vietnam dalam memberantas korupsi, khususnya di sektor yang strategis seperti energi. Kejadian ini mendorong perlunya reformasi yang lebih komprehensif untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di sektor energi Vietnam.
Kasus ini menjadi pelajaran berharga bagi upaya pembangunan berkelanjutan dan transisi energi di Vietnam. Keberhasilan dalam mencapai target emisi nol bersih bergantung tidak hanya pada teknologi dan investasi, tetapi juga pada tata kelola yang baik dan integritas pejabat publik.
Langkah-langkah pencegahan korupsi yang lebih ketat, serta pengawasan yang lebih efektif, diperlukan untuk mencegah terulangnya kejadian serupa dan memastikan proyek energi terbarukan dijalankan secara efisien dan transparan. Hal ini akan mendukung perkembangan energi terbarukan di Vietnam dan upaya negara dalam mencapai target emisi karbon nol bersih.