Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKS, Nasir Djamil, baru-baru ini menerima aspirasi dari komunitas masyarakat Sindhi di Jakarta. Komunitas tersebut, tergabung dalam Perhimpunan Gandhi Seva Loka, mengungkapkan dugaan penyelewengan keuangan yang dilakukan oleh pengurus lama yayasan mereka.
Mereka mendesak agar kasus ini ditindaklanjuti secara hukum dan dana yang diduga diselewengkan dikembalikan ke yayasan. Upaya mediasi sebelumnya telah dilakukan namun menemui jalan buntu.
Dugaan Penyelewengan Dana Ratusan Miliar
Perwakilan Perhimpunan Gandhi Seva Loka, Jay Maulana, menjelaskan bahwa komunitasnya mengajukan tuntutan hukum baik secara pidana di Mabes Polri maupun perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Jumlah dana yang diduga diselewengkan mencapai ratusan miliar rupiah. Angka tersebut belum termasuk dugaan penyelewengan yang terjadi sebelum tahun 2023.
Meskipun demikian, Jay Maulana menegaskan bahwa mereka tidak menginginkan hukuman penjara bagi para terduga pelaku. Prioritas utama adalah pengembalian dana ke yayasan.
Dampak Terhadap Sekolah dan Upaya Persuasif
Anggota DPR Nasir Djamil mengapresiasi fakta bahwa polemik ini tidak mengganggu operasional enam sekolah yang berada di bawah naungan yayasan Gandhi Seva Loka.
Kegiatan belajar mengajar tetap berjalan normal dan kualitas pembelajaran terjaga. Hal ini penting untuk memastikan keberlangsungan pendidikan bagi para siswa.
Nasir Djamil menekankan pentingnya penyelesaian kasus ini secara optimal. Ia mendorong upaya-upaya persuasif agar aspirasi masyarakat Sindhi dapat terpenuhi.
Ia juga meminta agar dugaan manipulasi dan penggelapan dana diusut tuntas dan dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait.
Pentingnya Transparansi dan Keteladanan
Jay Maulana menambahkan, penyelesaian kasus ini penting untuk memberi contoh yang baik bagi generasi muda.
Ia menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan organisasi, agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.
Kejadian ini, menurutnya, menjadi pelajaran berharga agar kepemimpinan organisasi tidak berlangsung dalam waktu yang sangat lama tanpa adanya proses pemilihan umum yang demokratis dan transparan.
Nasir Djamil, mewakili Komisi III DPR, menyatakan dukungannya terhadap proses hukum yang sedang berjalan dan berharap kasus ini dapat segera menemukan titik terang. Proses hukum yang transparan diharapkan dapat memberikan rasa keadilan bagi semua pihak.
Semoga kasus ini dapat menjadi pembelajaran berharga bagi pengelolaan yayasan dan organisasi lainnya di Indonesia, menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan.
