Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat menekankan pentingnya identifikasi masalah yang tepat dalam upaya menyelesaikan permasalahan perempuan. Ia berpendapat bahwa program semata tidak cukup, perempuan juga membutuhkan dukungan sistematis agar dapat menjadi pemimpin yang efektif dan solutif.
Persoalan perempuan di Indonesia, khususnya di daerah-daerah seperti Nusa Tenggara Timur (NTT), sangat kompleks. Berbagai tantangan harus diatasi secara terpadu dan komprehensif.
Tantangan Kompleks Perempuan di Indonesia
Lestari Moerdijat, atau Rerie, mengungkapkan kompleksitas tantangan yang dihadapi perempuan Indonesia. Beban ganda, tekanan budaya, trauma masa lalu, ketidaksetaraan, perdagangan manusia, dan kekerasan merupakan sebagian dari masalah tersebut.
Situasi ini sangat memprihatinkan. Kegagalan mengatasi tantangan ini akan berdampak luas pada pembangunan di berbagai sektor.
Peran Penting Akses Ekonomi, Pendidikan, dan Kesehatan
Rerie menyoroti fakta bahwa 60% rumah tangga miskin di Indonesia dipimpin oleh perempuan. Minimnya akses perempuan terhadap ekonomi, pendidikan, dan pelayanan kesehatan menjadi faktor utama penyebabnya.
Pemerataan akses tersebut sangat penting. Hal ini akan memberikan perempuan kesempatan yang lebih baik untuk keluar dari kemiskinan dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan.
Pentingnya Regulasi Inklusif dan Kolaborasi Lintas Sektor
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Rerie mendesak pemerintah daerah untuk membuat regulasi yang inklusif dan berpihak pada perempuan. Regulasi yang adil dan setara akan melindungi hak-hak perempuan.
Selain itu, perempuan yang sudah memiliki posisi strategis di pemerintahan daerah didorong untuk membangun kolaborasi lintas sektor. Kolaborasi ini akan memperkuat kapasitas dan pemberdayaan perempuan secara menyeluruh.
Penguatan Kapasitas Perempuan
Penguatan kapasitas perempuan membutuhkan berbagai strategi. Program pelatihan kepemimpinan, akses pada modal usaha, dan dukungan psikologis merupakan beberapa contohnya.
Pemerintah dan masyarakat sipil memiliki peran penting. Mereka harus bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang mendukung kesetaraan dan pemberdayaan perempuan.
Kolaborasi Lintas Sektor
Kolaborasi lintas sektor sangat krusial. Pemerintah, LSM, sektor swasta, dan masyarakat harus bersinergi dalam upaya pemberdayaan perempuan.
Dengan pendekatan holistik ini, tantangan yang dihadapi perempuan dapat diatasi secara efektif. Pemberdayaan perempuan merupakan investasi jangka panjang untuk pembangunan berkelanjutan.
Kesimpulannya, penyelesaian masalah perempuan bukan hanya sekadar program, tetapi memerlukan pendekatan yang holistik dan komprehensif. Identifikasi masalah yang tepat, akses yang merata pada sumber daya, regulasi yang inklusif, dan kolaborasi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan dalam upaya pemberdayaan dan penguatan perempuan Indonesia. Dengan demikian, perempuan dapat berperan lebih besar dalam pembangunan bangsa dan mencapai kesetaraan gender yang sejati.
