Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) baru-baru ini meninjau kesiapan Sekolah Rakyat di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Padang, Sumatera Barat. Sekolah yang berdiri di lahan seluas 9.733 meter persegi ini dilengkapi fasilitas lengkap, termasuk asrama, perpustakaan, ruang makan, aula, dan tempat ibadah. Kunjungan ini juga bertujuan untuk mengevaluasi kesiapan 50 calon siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu.
Program Sekolah Rakyat merupakan inisiatif pemerintah untuk meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Gus Ipul menekankan pentingnya memastikan para siswa berasal dari desil satu, sesuai arahan Presiden Prabowo.
Seleksi Calon Siswa Sekolah Rakyat
Proses seleksi calon siswa Sekolah Rakyat diawasi ketat untuk mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Tahap awal seleksi meliputi verifikasi administrasi menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
Selanjutnya, tim melakukan kunjungan rumah untuk memverifikasi data dan kondisi lapangan, serta melakukan pemeriksaan kesehatan calon siswa.
BBPPKS Padang akan membuka dua rombongan belajar dengan kapasitas 25 siswa masing-masing. Seleksi telah menghasilkan 50 calon siswa yang diterima, terdiri dari 25 laki-laki dan 25 perempuan.
Koordinasi intensif dilakukan dengan pemerintah daerah untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas proses penerimaan siswa. Gus Ipul menegaskan pentingnya mencegah KKN dalam rekrutmen ini.
Sekolah Rakyat di Padang hanya menerima siswa dari wilayah setempat. Calon siswa dari luar Kota Padang tidak akan diterima.
Respon Positif dari Berbagai Pihak
Program Sekolah Rakyat mendapat sambutan positif dari berbagai pihak. Calon siswa dan orang tua mereka antusias dengan program ini.
Marco (12), salah satu calon siswa, berharap dapat mengembangkan prestasi akademik dan non-akademik melalui Sekolah Rakyat.
Ayah Marco, Gea (53), seorang buruh tani, menyampaikan rasa syukurnya dan harapannya agar Sekolah Rakyat dapat mencetak anak-anak berprestasi. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo.
Wakil Gubernur Sumatera Barat, Vasko Ruseimy, optimistis Sekolah Rakyat akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di Sumatera Barat.
Tenaga Pengajar dan Target Pembangunan
Guru di Sekolah Rakyat akan diprioritaskan dari Aparatur Sipil Negara (ASN) setempat. Pemerintah juga akan mempertimbangkan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh dan paruh waktu, serta lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG).
Untuk tahap awal, Sumatera Barat akan memiliki dua Sekolah Rakyat yang siap beroperasi tahun ini: di BBPPKS Padang dan Kabupaten Solok.
Pemerintah menargetkan pembangunan 200 Sekolah Rakyat baru tahun ini, dengan 100 titik menggunakan APBN dan 100 titik lainnya melalui partisipasi swasta.
Sekolah Rakyat akan dilengkapi fasilitas lengkap, termasuk ruang kelas untuk SD, SMP, dan SMA, perumahan guru, fasilitas olahraga, dan sarana pendukung lainnya. Setiap lokasi dirancang untuk menampung sekitar 1.000 siswa.
Antusiasme daerah sangat tinggi, terlihat dari lebih dari 300 kabupaten/kota yang telah mengajukan permohonan pembangunan Sekolah Rakyat. Pemerintah menargetkan setiap kabupaten/kota memiliki minimal satu Sekolah Rakyat untuk pemerataan akses pendidikan bagi keluarga miskin dan miskin ekstrem.
Keberhasilan program Sekolah Rakyat diharapkan dapat memberikan akses pendidikan yang lebih merata dan berkeadilan, sejalan dengan visi Presiden Prabowo untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
