Kebijakan tarif impor tinggi yang diterapkan Presiden AS Donald Trump terhadap produk Indonesia menimbulkan kekhawatiran serius bagi perekonomian nasional. Hal ini mengancam ribuan pekerja Indonesia dengan potensi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
Pemerintah Indonesia dituntut untuk segera mengambil langkah nyata guna melindungi para pekerja yang terdampak. Tanggapan terhadap kebijakan ini menjadi sorotan publik.
Dampak Tarif Impor AS terhadap Pekerja Indonesia
Tarif impor yang mencapai 47% untuk produk seperti garmen, alas kaki, dan tekstil dinilai menghambat ekspor Indonesia. Hal ini berdampak langsung pada lapangan kerja di dalam negeri.
Anggota MPR RI, Al Hidayat Samsu, menyoroti dampak negatif kebijakan ini. Ia menekankan pentingnya perlindungan bagi buruh yang terancam PHK massal.
Berdasarkan data CELIOS 2024, sebanyak 1,2 juta pekerja berisiko kehilangan pekerjaan. Sektor tekstil menjadi yang paling terdampak, dengan 191.000 pekerja terancam PHK.
Dampaknya meluas ke sektor lain seperti makanan, minuman, dan pertanian. Hal ini menunjukkan betapa luasnya dampak negatif kebijakan tarif impor AS.
Kegagalan Negosiasi dan Tuntutan Perlindungan Pekerja Informal
Negosiasi yang dilakukan pemerintah melalui Menko Perekonomian dan Menteri Keuangan belum membuahkan hasil signifikan. Hal ini semakin memperparah kekhawatiran akan PHK massal.
Al Hidayat Samsu mengungkapkan keprihatinannya atas kegagalan negosiasi tersebut. Ia menekankan pentingnya tindakan konkret untuk mengatasi masalah ini.
Selain pekerja formal, perlindungan bagi pekerja informal juga menjadi perhatian penting. Mereka merupakan tulang punggung ekonomi rakyat, namun seringkali luput dari perhatian.
Pemerintah diharapkan dapat memberikan perhatian yang sama kepada pekerja informal. Mereka juga memerlukan perlindungan dari dampak negatif kebijakan ini.
Desakan Kedaulatan Ekonomi Nasional
Al Hidayat Samsu mengingatkan pentingnya kedaulatan ekonomi nasional. Indonesia tidak bisa terus bergantung pada negosiasi yang belum tentu membuahkan hasil.
Pemerintah harus berani mengambil langkah tegas untuk melindungi kepentingan nasional. Hal ini penting untuk menjaga keberlangsungan perekonomian Indonesia.
Ia mengutip prinsip perdagangan adil dan toleransi dari masa lalu Indonesia. Hal ini menunjukkan komitmen Indonesia terhadap perdagangan yang setara dan saling menguntungkan.
Indonesia perlu kembali ke prinsip tersebut dalam menghadapi tantangan global. Kedaulatan ekonomi nasional harus dijaga untuk melindungi rakyat Indonesia.
Al Hidayat Samsu menyerukan perlunya refleksi atas semangat kebebasan dan perdagangan adil yang diwariskan leluhur. Perjuangan untuk Indonesia yang lebih kuat dan adil harus terus dilakukan.
Pemerintah diharapkan mampu melindungi rakyatnya dari dampak negatif kebijakan negara lain. Langkah konkrit dan tegas sangat diperlukan untuk menghadapi tantangan ini.
