Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) menyatakan tidak akan mengkaji usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Keputusan tersebut didasarkan pada prinsip finalitas hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Gubernur Lemhannas, Ace Hasan Syadzily, menegaskan bahwa hasil Pilpres merupakan pilihan rakyat yang final dan harus dihormati.
Lemhannas Tegas Tolak Kajian Pemakzulan Gibran
Ace Hasan menekankan komitmen Lemhannas untuk tegak lurus pada konstitusi dan hasil Pilpres yang menetapkan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden.
Menurutnya, Gibran telah resmi dilantik oleh MPR, sehingga tidak perlu ada kajian lebih lanjut terkait usulan pemberhentiannya.
Desakan Pemakzulan Gibran dari Forum Purnawirawan TNI
Usulan pemakzulan Gibran sebelumnya muncul dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Mereka menyampaikan delapan tuntutan dalam sebuah surat yang ditandatangani oleh ratusan purnawirawan tinggi.
Surat tersebut ditandatangani oleh sejumlah tokoh penting, termasuk Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi dan Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno.
Delapan Tuntutan Forum Purnawirawan Prajurit TNI
Tuntutan tersebut mencakup berbagai hal, mulai dari pengembalian ke UUD 1945 asli hingga penghentian proyek-proyek strategis nasional tertentu.
- Kembali ke UUD 1945 asli sebagai dasar hukum politik dan pemerintahan.
- Mendukung program kerja Kabinet Merah Putih, kecuali pembangunan IKN.
- Menghentikan proyek strategis nasional (PSN) PIK 2, Rempang, dan proyek serupa yang merugikan masyarakat dan merusak lingkungan.
- Menghentikan masuknya tenaga kerja asing asal Tiongkok.
- Menertibkan pengelolaan pertambangan sesuai aturan dan UUD 1945 Pasal 33 Ayat 2 dan 3.
- Melakukan reshuffle menteri yang diduga terlibat korupsi dan menindak tegas pejabat terkait dengan mantan Presiden Jokowi.
- Mengembalikan fungsi Polri ke kamtibmas di bawah Kemendagri.
- Mengusulkan pergantian Wakil Presiden kepada MPR terkait putusan MK yang dianggap melanggar hukum.
Tuntutan tersebut menunjukkan adanya perbedaan pandangan dan dinamika politik pasca Pilpres 2024.
Sikap Pemerintah Terhadap Tuntutan Purnawirawan
Pemerintah, melalui Lemhannas, telah memberikan tanggapan resmi terkait tuntutan tersebut, khususnya mengenai pemakzulan Wapres Gibran.
Sikap tegas Lemhannas ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menghormati hasil Pemilu dan proses demokrasi yang telah berjalan.
Pernyataan Lemhannas menunjukkan bahwa proses pemakzulan Wapres melalui jalur konstitusional tidak akan dikaji. Namun, tuntutan lain dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI akan memiliki implikasi tersendiri bagi dinamika politik ke depan.
