Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Edy Wuryanto, mendesak Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin untuk memastikan tidak ada intervensi dalam kasus kekerasan yang melibatkan dokter, baik berupa perundungan (bullying) maupun pemerkosaan. Ia menekankan pentingnya proses hukum yang berjalan tanpa hambatan, terlepas dari status pelaku sebagai tenaga medis.
Pernyataan tersebut disampaikan Edy dalam rapat Komisi IX DPR bersama Kemenkes di Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (29/4/2025). Kejadian yang berlokasi di rumah sakit, menurutnya, merupakan sebuah kegagalan sistemik yang perlu ditangani secara serius.
Desakan DPR: Proses Hukum Kasus Kekerasan Dokter Tanpa Intervensi
Edy Wuryanto secara tegas meminta agar aparat penegak hukum (APH) menjadikan kasus ini sebagai prioritas. Tidak ada pihak, termasuk Menkes Budi Gunadi Sadikin, yang boleh mengintervensi proses hukum tersebut.
Ia menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan kasus ini. Rumah sakit, sebagai institusi dengan SOP yang ketat, seharusnya mampu mencegah kejadian serupa.
Rumah Sakit Sebagai Lokasi Kejadian: Kegagalan Sistemik?
Edy mempertanyakan bagaimana kasus perundungan dan pemerkosaan bisa terjadi di lingkungan rumah sakit. Ia menilai hal tersebut sebagai indikasi kegagalan dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan kondusif.
Menurutnya, kejadian ini mencerminkan permasalahan besar dalam sistem kesehatan Indonesia. SOP yang ketat di rumah sakit seharusnya mencegah tindakan kekerasan seperti ini.
Lebih lanjut, Edy juga mengacu pada UU Kesehatan yang baru disahkan. UU tersebut mengatur tanggung jawab direktur rumah sakit atas pelanggaran malpraktik yang dilakukan tenaga kesehatan.
Tanggung Jawab Direktur Rumah Sakit dan Sikap Menkes
Edy mempertanyakan mengapa Menkes Budi Gunadi Sadikin tidak memberhentikan direktur rumah sakit terkait. Ia menilai direktur rumah sakit bertanggung jawab penuh atas kejadian tersebut.
Sikap Menkes yang dinilai menutup-nutupi kasus ini juga menjadi sorotan Edy. Menurutnya, setiap kasus harus ada pihak yang bertanggung jawab. Kegagalan dalam hal ini menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pengawasan dan akuntabilitas.
Edy melihat adanya indikasi perlindungan dari pihak Menkes terhadap oknum dokter pelaku kekerasan. Ia menekankan bahwa posisi dokter residen tidak melepaskan tanggung jawab direktur rumah sakit atas insiden tersebut.
Ia menyebut kejadian ini sebagai puncak dari kegagalan menciptakan lingkungan belajar yang sehat dan positif di lingkungan rumah sakit.
Menkes Budi Gunadi Sadikin membantah adanya intervensi dalam kasus tersebut. Ia menyatakan bahwa proses hukum telah berjalan dan tidak ada upaya untuk menghalangi pengungkapan kasus.
Ia menjelaskan bahwa kasus perundungan yang menyebabkan kematian mahasiswa PPDS anestesi Undip dapat berjalan lancar berkat adanya hubungan baik antar pihak. Namun, ia menegaskan komitmennya untuk memproses hukum semua kasus kekerasan yang melibatkan tenaga medis.
Menkes menekankan pentingnya proses hukum yang transparan dan akuntabel untuk menjaga kepercayaan publik terhadap sektor kesehatan.
Kasus kekerasan yang melibatkan dokter ini telah mengungkap celah dalam sistem kesehatan Indonesia. Perlu adanya evaluasi menyeluruh untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci penting dalam membangun lingkungan kerja yang aman dan kondusif bagi semua tenaga medis dan pasien.
