Panitia Seleksi (Pansel) anggota Komisi Yudisial (KY) periode 2025-2030 telah resmi dibentuk. Keputusan Presiden Nomor 41/P Tahun 2025 menandai dimulainya proses seleksi ini, dengan masa kerja anggota KY periode sebelumnya berakhir pada 20 Desember 2025.
Dirjen Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM, Dhahana Putra, ditunjuk sebagai ketua Pansel. Proses pendaftaran calon anggota KY akan dibuka pada 2 hingga 23 Juni 2025.
Proses Seleksi Anggota KY Periode 2025-2030
Pansel akan menyaring para pendaftar dan memilih tujuh nama calon anggota KY. Nama-nama terpilih ini kemudian akan diserahkan kepada DPR untuk menjalani proses fit and proper test.
Dhahana Putra menekankan pentingnya publikasi yang masif agar calon-calon terbaik dapat ditemukan dan terpilih. Ia berharap proses seleksi ini akan menghasilkan anggota KY yang berkualitas dan berintegritas.
Kerja Sama dengan Lembaga Anti Korupsi
Untuk memastikan integritas para kandidat, Pansel akan berkoordinasi dengan berbagai lembaga. Lembaga tersebut meliputi Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Badan Intelijen Negara (BIN).
Kerja sama ini bertujuan untuk menelusuri rekam jejak para kandidat. Hal ini penting untuk memastikan tidak ada calon yang memiliki masalah hukum atau catatan integritas yang buruk. Pansel berkomitmen untuk memilih calon terbaik.
Informasi Pendaftaran dan Susunan Pansel
Informasi pendaftaran dapat diakses melalui beberapa laman resmi. Laman tersebut antara lain Kementerian Sekretariat Negara (www.setneg.go.id), Administrasi Panitia Seleksi Elektronik (APEL) (apel.setneg.go.id), Komisi Yudisial (www.komisiyudisial.go.id), Mahkamah Agung (www.mahkamahagung.go.id), dan Kementerian Hukum dan HAM (kemenkum.go.id).
Pengumuman resmi pendaftaran berlangsung sejak 6 Mei hingga 28 Mei 2025. Informasi ini penting bagi masyarakat yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang proses seleksi.
Susunan Panitia Seleksi
Berikut susunan lengkap Panitia Seleksi anggota KY periode 2025-2030:
- Ketua merangkap anggota: Dr. Dhahana Putra, Bc.IP., S.H., M.Si.
- Anggota: Prof. Dr. H. Yanto, S.H., M.H.
- Anggota: Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S.
- Anggota: Dr. Widodo, S.H., M.H.
- Anggota: M. Maulana Bungaran, S.H., М.Н.
Setelah melalui proses seleksi yang ketat, tujuh nama calon anggota KY akan diajukan ke Presiden. Presiden kemudian akan menyerahkan nama-nama tersebut kepada DPR untuk dilakukan fit and proper test.
Proses seleksi ini diharapkan dapat menghasilkan anggota KY yang kompeten, independen, dan berintegritas tinggi. Hal ini sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap sistem peradilan di Indonesia.
Dengan melibatkan berbagai lembaga dalam proses verifikasi, diharapkan dapat meminimalisir potensi konflik kepentingan dan memastikan integritas setiap calon anggota KY terpilih. Tujuannya adalah untuk membangun lembaga peradilan yang lebih baik dan terpercaya.
