Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) melontarkan kritik pedas terhadap Program Sekolah Rakyat yang digagas Kementerian Sosial (Kemensos). Organisasi mahasiswa ini menilai program tersebut berpotensi menjadi beban baru bagi negara tanpa jaminan keberhasilan dalam memberantas kemiskinan.
Ketua Umum LMND, Muhammad Asrul, menyatakan keprihatinannya karena program ini dianggap kurang terencana dan belum memiliki _blueprint_ yang jelas. Ia juga mempertanyakan peran Kemensos dalam program pendidikan, yang seharusnya menjadi tanggung jawab Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
Sekolah Rakyat Tanpa _Blueprint_: Risiko Besar Pendidikan Nasional
LMND menyoroti ketidakjelasan visi dan misi Program Sekolah Rakyat. Ketiadaan _blueprint_ pendidikan nasional yang komprehensif menjadi masalah utama.
Tanpa _blueprint_, program ini berisiko berjalan tanpa arah dan tujuan yang jelas. Hal ini akan menghambat pembangunan pendidikan yang adaptif dan berkualitas.
Asrul menekankan pentingnya _blueprint_ sebagai panduan dalam merencanakan dan mengalokasikan sumber daya pendidikan. Dengan demikian, program pendidikan dapat selaras dengan kebutuhan dan perkembangan zaman.
Kurikulum yang Gagal: Mengulang Kesalahan Masa Lalu
LMND juga mengkritik rencana kurikulum Program Sekolah Rakyat yang dinilai tidak menawarkan solusi inovatif. Program ini terkesan hanya mengulang model pendidikan yang telah terbukti gagal.
Asrul menyinggung rendahnya peringkat Indonesia dalam Programme for International Student Assessment (PISA), yang menunjukkan kegagalan sistem pendidikan nasional dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM).
Ia menyarankan pemerintah melakukan perubahan menyeluruh terhadap instrumen pendidikan, termasuk kurikulum, berdasarkan riset mendalam. Mengadopsi kembali kurikulum yang telah terbukti gagal dinilai sebagai langkah yang keliru.
Beban Anggaran yang Memberatkan: Prioritas yang Salah
Di tengah upaya pemerintah untuk menghemat anggaran, Program Sekolah Rakyat dianggap menambah beban keuangan negara. Anggaran pendidikan yang sudah terbatas, akan semakin terbagi.
Kemendikdasmen, yang sudah menerima anggaran terbatas, akan semakin terbebani dengan adanya program baru ini. Hal ini akan menghambat upaya pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan.
Asrul menilai, alokasi anggaran yang lebih tepat sasaran adalah dengan memberikan dukungan penuh kepada Kemendikdasmen untuk mengatasi masalah pendidikan yang sudah ada.
Kemendikdasmen: Lembaga yang Lebih Kompeten
LMND tegas menyatakan bahwa pengelolaan pendidikan seharusnya menjadi tanggung jawab penuh Kemendikdasmen dan Kemendiksaintek. Kedua kementerian ini memiliki pengalaman dan keahlian yang lebih mumpuni.
Program Sekolah Rakyat dianggap sebagai duplikasi fungsi dan pemborosan sumber daya. Lebih baik pemerintah fokus pada peningkatan kualitas pendidikan melalui Kemendikdasmen.
Dengan kondisi pendidikan nasional yang masih tertinggal, pemerintah perlu fokus pada strategi yang tepat dan terencana, bukan program yang kurang terukur seperti Sekolah Rakyat.
Kesimpulannya, LMND mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mengevaluasi ulang Program Sekolah Rakyat dan mengalokasikan anggaran secara lebih tepat sasaran. Fokus pada peningkatan kualitas pendidikan melalui Kemendikdasmen dan penyelesaian permasalahan mendasar di sektor pendidikan dinilai jauh lebih penting daripada program yang belum terbukti efektif ini.
