Musisi Rayen Pono memenuhi panggilan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR pada Selasa, 6 Mei 2025. Kehadirannya terkait aduan yang dilayangkan terhadap anggota Komisi X DPR RI, Ahmad Dhani. Rayen tiba di kompleks parlemen Senayan sekitar pukul 13.21 WIB, mengenakan kemeja hitam dan didampingi pengacara.
Proses permintaan keterangan berlangsung tertutup. Belum ada informasi detail mengenai isi pemanggilan tersebut.
Latar Belakang Pelaporan ke MKD
Aduan Rayen Pono terhadap Ahmad Dhani diajukan pada Kamis, 24 April 2025. Musisi tersebut melaporkan dugaan pelanggaran kode etik oleh Ahmad Dhani.
Dugaan pelanggaran tersebut terkait penghinaan terhadap marga Pono, yang berasal dari Nusa Tenggara Timur (NTT). Rayen menyatakan berkas aduannya telah diterima MKD dan menunggu proses audiensi selanjutnya.
Rayen menambahkan bahwa hingga saat itu belum ada komunikasi dengan Ahmad Dhani terkait permasalahan ini. Ia berharap proses hukum tetap berjalan sesuai prosedur.
Tanggapan Ahmad Dhani
Ahmad Dhani menanggapi santai pelaporan tersebut. Ia menyatakan bahwa semua orang memiliki hak yang sama di mata hukum.
Politisi tersebut menjelaskan bahwa salah satu poin yang dipermasalahkan Rayen adalah kesalahan ketik (typo) dalam sebuah undangan. Ahmad Dhani juga menyatakan telah memberikan bukti klarifikasi melalui WhatsApp.
Ia tidak keberatan dengan pelaporan serupa yang dilayangkan ke Bareskrim Polri dan siap hadir jika dipanggil untuk pemeriksaan di kedua instansi.
Proses Hukum yang Berjalan
Setelah menerima laporan Rayen Pono, MKD DPR RI akan melakukan verifikasi. Setelah verifikasi selesai, dalam kurun waktu 14 hari kerja, akan dilakukan panggilan untuk audiensi.
Audiensi tersebut akan melibatkan Rayen Pono dan anggota MKD untuk membahas lebih lanjut dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Ahmad Dhani. Hasil dari audiensi tersebut akan menentukan langkah selanjutnya dalam proses hukum.
Proses hukum ini masih berjalan dan perkembangannya akan terus dipantau. Publik menunggu hasil penyelidikan MKD DPR RI terkait kasus ini.
Rayen Pono berharap proses hukum ini dapat berjalan adil dan transparan. Ia juga berharap agar kasus ini dapat menjadi pembelajaran bagi para anggota DPR untuk lebih berhati-hati dalam bersikap dan bertutur kata. Kejelasan kasus ini penting untuk menjaga martabat lembaga DPR dan kepercayaan publik.
