Mantan Kapolres Ngada, AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja, tengah menjadi sorotan publik setelah dicopot dari jabatannya. Pencopotan ini terkait penetapannya sebagai tersangka dalam kasus narkoba dan tindakan asusila terhadap anak di bawah umur. Kasus ini terungkap setelah beredarnya video pencabulan anak yang diduga direkam oleh Fajar di Australia.
Jabatan Kapolres Ngada kini telah diisi oleh AKBP Andrey Valentino. Kapolda NTT, Irjen Daniel Tahi Monang Silitonga, menyatakan bahwa Fajar akan dijerat dengan pidana umum atas kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur, I (6), yang terjadi di Hotel Kristal, Kota Kupang. “Setelah penanganan kode etik dan hukuman kedinasan di Mabes Polri, akan kami lakukan penjeratan secara pidana umum atas kasus yang dilakukan oleh AKBP Fajar,” tegas Daniel.
Polda NTT menyampaikan terima kasih kepada publik atas pengawasan dan perhatian terhadap kasus ini. Proses penanganan kasus pidana pencabulan anak di bawah umur akan dilakukan sepenuhnya di NTT. “Ini kan kasus yang terungkap sehingga setelah (penanganan) kasus internal di Mabes Polri oleh Divisi Propam Polri, nanti hasil koordinasi saya dengan Mabes Polri, maka secara pidana akan diserahkan kepada kami untuk menindaklanjuti kasus pidana umumnya,” jelas Daniel menambahkan.
Kekayaan Fajar Widyadharma: Kontras antara Jabatan dan Harta
Selain kasus hukum yang menjeratnya, harta kekayaan Fajar juga menjadi perbincangan. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dilaporkan Fajar menunjukkan penurunan drastis dalam harta kekayaannya selama menjabat sebagai Kapolres Ngada. Pada LHKPN 11 Januari 2023 (periodik 2022), Fajar melaporkan total harta sebesar Rp 103 juta.
Rinciannya, satu unit mobil Honda CR-V tahun 2008 dengan status ‘Lainnya’ senilai Rp 90 juta, dan kas dan setara kas senilai Rp 13 juta. Namun, pada LHKPN yang dilaporkan pada 7 Februari 2024 (periodik 2023), mobil CR-V tersebut sudah tidak tercatat sebagai asetnya. Yang tercatat hanyalah kas dan setara kas senilai Rp 14 juta. Perbedaan ini menimbulkan pertanyaan dan kecurigaan publik.
Kontras antara jabatan sebagai Kapolres dan jumlah harta yang dilaporkan menimbulkan spekulasi. Penurunan drastis nilai aset yang dilaporkan, khususnya hilangnya mobil Honda CR-V, menjadi poin penting yang perlu ditelusuri lebih lanjut oleh pihak berwajib. Transparansi dan akuntabilitas harta kekayaan pejabat publik sangat penting untuk mencegah korupsi dan pelanggaran hukum lainnya.
Proses Hukum yang Berjalan
Saat ini, proses hukum terhadap AKBP Fajar masih berlangsung. Selain kasus pencabulan, ia juga menghadapi kemungkinan penyelidikan lebih lanjut terkait dugaan keterlibatan dalam kasus narkoba. Proses hukum yang transparan dan adil sangat penting untuk memastikan keadilan bagi korban dan memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan.
Publik berharap agar kasus ini diusut tuntas, sehingga dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi korban. Kejadian ini juga menjadi pengingat akan pentingnya pengawasan dan akuntabilitas di tubuh kepolisian, serta pentingnya perlindungan anak dari kejahatan seksual.
Pentingnya transparansi dalam LHKPN juga kembali menjadi sorotan. Kasus ini menunjukkan perlunya mekanisme yang lebih ketat dalam pengawasan dan verifikasi LHKPN untuk memastikan akurasi dan mencegah adanya ketidaksesuaian antara laporan dengan aset yang sebenarnya dimiliki oleh pejabat publik.
Kasus AKBP Fajar menjadi pelajaran penting bagi semua pihak, baik internal kepolisian maupun masyarakat luas. Perlu adanya komitmen bersama untuk memberantas kejahatan, menegakkan hukum, dan melindungi hak-hak anak.
