Produsen mobil listrik asal China, BYD dan Chery, tengah menghadapi sorotan tajam menyusul skandal subsidi pemerintah. Audit Kementerian Industri dan Teknologi Informasi China menemukan adanya ketidaksesuaian dalam klaim subsidi yang diajukan kedua perusahaan tersebut.
Temuan audit mengungkap adanya potensi penyimpangan dalam pencairan dana subsidi senilai USD 53 juta (sekitar Rp 861 miliar) untuk kendaraan ramah lingkungan yang dijual selama periode lima tahun hingga 2020. Ini melibatkan puluhan ribu unit mobil dari kedua merek tersebut.
Audit Ungkap Ketidaksesuaian Klaim Subsidi BYD dan Chery
Hasil audit mengungkapkan hampir 60 persen dari total klaim subsidi yang diajukan BYD dan Chery tidak memenuhi syarat. Jumlah kendaraan yang tidak memenuhi syarat mencapai 21.725 unit.
Dari jumlah tersebut, 7.663 unit berasal dari Chery dan 4.973 unit dari BYD. Rincian lebih lanjut mengenai model-model mobil yang terlibat belum dipublikasikan secara resmi.
Tanggapan Chery dan BYD Terhadap Temuan Audit
Chery telah mengeluarkan pernyataan resmi yang membantah tuduhan tersebut. Mereka menyatakan telah berkonsultasi dengan pihak berwenang terkait hilangnya bukti transaksi penjualan untuk mobil-mobil yang sudah berusia lebih dari lima tahun.
Chery mengklaim telah bertindak sesuai prosedur dan tidak ada unsur kecurangan dalam pengajuan klaim subsidi. Perusahaan tersebut juga menegaskan telah melaporkan secara jujur kendala yang dihadapi terkait bukti transaksi tersebut.
Sementara itu, BYD hingga saat ini belum memberikan tanggapan resmi terkait temuan audit tersebut. Keheningan BYD memicu spekulasi dan menambah teka-teki di balik skandal subsidi ini.
Dampak Skandal dan Kebijakan Subsidi Kendaraan Listrik di China
Pemerintah China belum mengumumkan sanksi resmi yang akan dijatuhkan kepada BYD dan Chery. Namun, sebelumnya pemerintah telah menyatakan bahwa produsen mobil yang terbukti tidak memenuhi syarat akan diwajibkan untuk mengembalikan dana subsidi.
Skandal ini menimbulkan pertanyaan tentang pengawasan dan tata kelola program subsidi kendaraan listrik di China. Program subsidi yang digulirkan antara tahun 2009 dan 2022 bertujuan untuk mendorong adopsi kendaraan ramah lingkungan.
Program ini terbukti sukses meningkatkan penjualan mobil listrik, hybrid, dan plug-in hybrid di China. Namun, kasus BYD dan Chery menyoroti perlunya evaluasi dan peningkatan mekanisme pengawasan untuk mencegah penyalahgunaan dana subsidi di masa mendatang.
Ketidakjelasan sanksi yang akan dijatuhkan terhadap BYD dan Chery juga menimbulkan kekhawatiran tentang efektivitas penegakan aturan dalam program subsidi ini. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci penting untuk memastikan keberlanjutan program dan kepercayaan publik.
Ke depan, perlu diteliti lebih lanjut mengenai mekanisme verifikasi dan validasi data yang lebih ketat dalam pengajuan klaim subsidi. Hal ini penting untuk mencegah terulangnya kasus serupa dan memastikan dana subsidi tepat sasaran.
Skandal ini juga menjadi pengingat akan pentingnya tata kelola perusahaan yang baik dan etika bisnis yang bertanggung jawab, terutama dalam memanfaatkan program pemerintah. Reputasi perusahaan bisa terdampak serius jika terlibat dalam praktik yang tidak etis.
Secara keseluruhan, kasus ini memberikan pelajaran berharga bagi pemerintah China dan juga produsen mobil listrik di seluruh dunia tentang pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan yang ketat dalam program subsidi. Hanya dengan begitu, program-program tersebut dapat berjalan efektif dan mencapai tujuannya tanpa menimbulkan kontroversi.
