Produsen mobil listrik China, BYD dan Chery, tengah menghadapi sorotan tajam setelah terseret skandal subsidi pemerintah. Audit Kementerian Industri dan Teknologi Informasi China menemukan adanya ketidaksesuaian dalam klaim subsidi yang diajukan kedua perusahaan tersebut.
Temuan audit ini mengungkap potensi kerugian negara hingga ratusan miliar rupiah akibat klaim subsidi yang tidak memenuhi syarat. Skandal ini pun menimbulkan pertanyaan besar mengenai transparansi dan pengawasan dalam program subsidi kendaraan ramah lingkungan di China.
Klaim Subsidi Tak Sesuai Syarat
Audit Kementerian Industri dan Teknologi Informasi China mengungkapkan bahwa hampir 60% dari klaim subsidi yang diajukan BYD dan Chery selama lima tahun hingga 2020 tidak memenuhi syarat.
Total klaim subsidi yang dipertanyakan mencapai USD 53 juta atau sekitar Rp 861 miliar (kurs Rp 16.245 per USD). Jumlah ini mencakup 21.725 unit kendaraan dari kedua perusahaan tersebut.
Lebih rinci, audit menemukan 7.663 unit mobil Chery dan 4.973 unit mobil BYD yang seharusnya tidak mendapat subsidi. Namun, dokumen audit tidak menyebutkan sanksi apa yang akan dijatuhkan kepada kedua perusahaan tersebut.
Tanggapan Chery dan BYD
Chery telah memberikan tanggapan resmi terkait temuan audit tersebut. Perusahaan membantah adanya tindakan curang dalam pengajuan klaim subsidi.
Chery menjelaskan bahwa hilangnya tanda terima penjualan untuk beberapa unit kendaraan disebabkan karena mobil tersebut sudah dijual lebih dari lima tahun lalu. Mereka juga menyatakan telah berkonsultasi dengan pihak berwenang dan mengikuti saran pemerintah untuk mendeklarasikan mobil-mobil tersebut guna verifikasi kelayakan subsidi.
Sementara itu, BYD hingga saat ini belum memberikan pernyataan resmi terkait temuan audit tersebut. Keheningan BYD semakin menambah misteri di balik skandal subsidi ini.
Dampak Skandal dan Masa Depan Subsidi Kendaraan Listrik di China
Skandal ini menimbulkan kekhawatiran mengenai efektivitas program subsidi kendaraan ramah lingkungan di China.
Pemerintah China sendiri diketahui telah menggelontorkan subsidi besar-besaran untuk kendaraan energi baru sejak tahun 2009 hingga 2022. Subsidi ini terbukti mendorong peningkatan penjualan mobil listrik, hybrid, plug-in hybrid, dan fuel cell, bahkan melampaui penjualan mobil konvensional.
Namun, temuan audit ini menunjukkan adanya celah dalam sistem pengawasan dan verifikasi klaim subsidi. Hal ini perlu menjadi perhatian serius bagi pemerintah China agar program subsidi tetap efektif dan transparan ke depannya.
Kemungkinan besar, pemerintah China akan memperketat regulasi dan pengawasan terhadap penyaluran subsidi kendaraan listrik. Langkah ini bertujuan untuk mencegah terulangnya kasus serupa dan memastikan penggunaan dana subsidi tepat sasaran.
Ke depannya, transparansi dan akuntabilitas dalam program subsidi kendaraan listrik menjadi kunci keberhasilan dalam mendorong adopsi kendaraan ramah lingkungan di China. Kepercayaan publik terhadap program ini sangat penting agar upaya transisi energi berjalan lancar dan berkelanjutan.
Kasus BYD dan Chery menjadi pelajaran berharga bagi seluruh pemangku kepentingan di industri otomotif China. Integritas dan kepatuhan terhadap regulasi menjadi hal krusial untuk menjaga keberlanjutan industri dan kepercayaan konsumen.
Dengan mengungkap kasus ini, diharapkan akan terjadi perbaikan sistem dan pengawasan yang lebih ketat untuk memastikan keadilan dan efisiensi dalam penyaluran dana subsidi pemerintah. Ini penting untuk mencapai target transisi energi berkelanjutan di China.
