Sukses Banyuwangi meraih indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tertinggi di tingkat kabupaten se-Indonesia tahun 2024 menarik perhatian Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). Prestasi ini menjadi fokus penelitian doktoral Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kemenpan RB, Nanik Murwati.
Dalam sidang terbuka doktoralnya di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Nanik mengungkap kunci keberhasilan Banyuwangi: penerapan strategi 5P yang efektif.
Strategi 5P Banyuwangi: Kunci Sukses Pemerintahan Digital
Nanik Murwati, dalam penelitiannya, memaparkan bahwa keberhasilan Banyuwangi dalam meraih indeks SPBE tertinggi terletak pada penerapan lima pilar utama, yang disingkat 5P.
Kelima pilar tersebut meliputi penyiapan infrastruktur, perangkat digital, partisipasi masyarakat, penguatan kapasitas birokrasi (personil), dan kemitraan (partnership) dengan berbagai institusi.
Infrastruktur dan Perangkat Digital yang Memadai
Pilar pertama, penyiapan infrastruktur dan perangkat digital yang memadai, menjadi fondasi utama keberhasilan digitalisasi di Banyuwangi. Infrastruktur yang handal dan perangkat digital yang modern mendukung operasional pemerintahan berbasis elektronik.
Hal ini memungkinkan pelayanan publik yang efisien dan efektif, serta akses informasi yang lebih mudah bagi masyarakat.
Partisipasi Aktif Masyarakat dalam Pemerintahan Digital
Pilar kedua, yaitu partisipasi masyarakat, juga menjadi kunci penting. Pemerintah Banyuwangi melibatkan aktif masyarakat dalam proses digitalisasi pemerintahan.
Keterlibatan warga ini memastikan bahwa sistem yang dibangun relevan dan bermanfaat bagi kebutuhan masyarakat.
Penguatan Kapasitas Birokrasi
Pilar ketiga menekankan pada penguatan kapasitas birokrasi atau personil. Pemerintah Banyuwangi memberikan pelatihan dan pengembangan kemampuan bagi aparatur sipil negara (ASN) dalam mengelola sistem pemerintahan digital.
Penguatan kapasitas ini memastikan bahwa ASN mampu mengoperasikan dan memelihara sistem SPBE dengan baik.
Kemitraan Antar Instansi
Pilar keempat, kemitraan atau partnership, menunjukkan pentingnya kolaborasi dengan berbagai institusi lain dalam membangun ekosistem pemerintahan digital yang terintegrasi.
Kerjasama antar instansi ini mempercepat proses digitalisasi dan meningkatkan efektivitas pelayanan publik.
Komitmen Pimpinan yang Kuat
Keberhasilan implementasi 5P ini tidak terlepas dari komitmen kuat Bupati Banyuwangi. Komitmen tersebut terwujud dalam regulasi dan penganggaran yang mendukung digitalisasi pemerintahan.
Hal ini tercermin dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan alokasi anggaran yang memadai untuk program SPBE.
Banyuwangi sebagai Benchmark Pemerintahan Digital
Riset Nanik Murwati diharapkan dapat menjadi acuan bagi daerah lain di Indonesia dalam meningkatkan indeks SPBE mereka. Saat ini, indeks SPBE yang tinggi masih terpusat di kementerian/lembaga dan pemerintah provinsi.
Oleh karena itu, keberhasilan Banyuwangi perlu disebarluaskan dan diadopsi oleh pemerintah kabupaten/kota lainnya.
Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, mengapresiasi hasil riset tersebut dan berkomitmen untuk terus berinovasi dalam penguatan digitalisasi pelayanan publik.
Pada tahun 2024, Banyuwangi meraih indeks SPBE sebesar 4,50 dari skala 5, pencapaian tertinggi di kategori kabupaten se-Indonesia dan mendapat penghargaan langsung dari Presiden Joko Widodo.
Kesimpulan: Menuju Pemerintahan Digital yang Inklusif
Sukses Banyuwangi dalam meningkatkan indeks SPBE menunjukkan bahwa dengan strategi yang tepat dan komitmen yang kuat, digitalisasi pemerintahan dapat terwujud. Penerapan 5P yang komprehensif dan partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci utama keberhasilan tersebut. Semoga keberhasilan Banyuwangi ini dapat menginspirasi daerah lain untuk menciptakan pemerintahan digital yang lebih inklusif dan melayani masyarakat dengan lebih baik.
