Komisi II DPR RI baru-baru ini menggelar rapat kerja dengan sejumlah gubernur untuk membahas isu krusial terkait keuangan daerah. Rapat tersebut membahas berbagai aspek penting, mulai dari pengelolaan keuangan daerah, kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), hingga penataan birokrasi.
Gubernur yang hadir mewakili berbagai daerah di Indonesia dengan kondisi fiskal yang beragam. Hal ini memungkinkan diskusi yang komprehensif dan berimbang mengenai tantangan dan solusi yang relevan.
Kemandirian Fiskal Daerah dan Pengelolaan BUMD
Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, memimpin rapat tersebut. Ia menekankan pentingnya kemandirian fiskal daerah dan pengelolaan BUMD yang efektif.
Rifqinizamy menjelaskan bahwa peserta rapat dipilih berdasarkan kemandirian fiskal daerahnya, meliputi daerah dengan kemandirian fiskal tinggi, sedang, dan rendah. Perbedaan ini memungkinkan diskusi yang komprehensif mengenai strategi pengelolaan keuangan daerah yang optimal.
Salah satu poin penting yang dibahas adalah pengelolaan BUMD. Rifqinizamy menyoroti perlunya pengelolaan BUMD yang profesional dan menghasilkan keuntungan bagi daerah, bukan menjadi beban APBD.
Ia mencontohkan beberapa provinsi yang telah berhasil mengelola BUMD dengan baik dan menjadikan praktik terbaik tersebut sebagai contoh bagi daerah lain. Namun, banyak juga BUMD yang belum memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan daerah.
Komisi II DPR meminta Kementerian Dalam Negeri untuk membuat rancangan pengawasan dan pembinaan BUMD yang lebih efektif. Tujuannya adalah agar BUMD dapat berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian daerah.
Ke depan, diharapkan terbentuk holding BUMD untuk mendukung daerah yang memiliki potensi sumber daya ekonomi yang besar, namun BUMD-nya belum mampu berkembang secara optimal. Hal ini akan menciptakan sinergi dan efisiensi pengelolaan BUMD secara nasional.
Tantangan Birokrasi dan Pengangkatan Honorer
Selain keuangan daerah dan BUMD, rapat juga membahas tantangan dalam pengelolaan birokrasi daerah.
Salah satu isu krusial yang dibahas adalah proses pengangkatan tenaga honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Rifqinizamy mengatakan bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan terkait konversi tenaga honorer menjadi PPPK. Proses ini membutuhkan koreksi APBD masing-masing daerah, terutama pada pos belanja pegawai.
Rekomendasi dan Harapan ke Depan
Rapat kerja Komisi II DPR RI dengan para gubernur menghasilkan beberapa rekomendasi penting. Rekomendasi tersebut akan menjadi dasar bagi pemerintah pusat dan daerah dalam mengembangkan strategi pengelolaan keuangan daerah, BUMD, dan birokrasi yang lebih baik.
Diharapkan dengan adanya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, pengelolaan keuangan daerah, BUMD, dan birokrasi dapat ditingkatkan. Hal ini akan berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi di seluruh Indonesia.
Kesimpulannya, rapat kerja ini menjadi forum penting untuk membahas isu-isu strategis terkait pengelolaan pemerintahan daerah. Komitmen dari semua pihak sangat penting untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah, BUMD, dan birokrasi yang lebih efisien dan efektif demi kemajuan Indonesia.
