Asosiasi ojek online Garda Indonesia menyoroti polemik bonus hari raya (BHR) yang diterima para driver. Banyak driver mengeluhkan besaran bonus yang jauh di bawah ekspektasi.
Ketua Umum Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono, menyatakan kekecewaannya atas hal ini. Ia menilai perusahaan ride-hailing telah melanggar amanat pemerintah.
Tuduhan Penipuan terhadap Perusahaan Ojol
Igun Wicaksono secara tegas menuduh dua perusahaan aplikasi ojol telah memberikan informasi yang menyesatkan kepada Presiden Prabowo Subianto. Mereka sebelumnya menyatakan BHR hampir mencapai Rp 1 juta, namun kenyataannya banyak driver hanya menerima Rp 50 ribu.
Pernyataan ini menimbulkan kontroversi dan menuai kecaman dari Garda Indonesia. Asosiasi tersebut menganggap tindakan perusahaan tersebut sebagai bentuk penipuan.
Surat Edaran Kementerian Ketenagakerjaan Nomor M/3/HK.04.00/III/2025 mengatur pemberian BHR bagi pengemudi dan kurir online. Aturan tersebut menetapkan BHR minimal 20 persen dari penghasilan bulanan setahun terakhir.
Dengan bonus Rp 50 ribu, berarti penghasilan bulanan driver hanya sekitar Rp 250 ribu. Angka ini jauh dari realita pendapatan driver ojol pada umumnya.
Tanggapan Gojek dan Ancaman Garda Indonesia
Igun mengancam akan menyatukan driver ojol seluruh Indonesia untuk melawan arogansi aplikator. Ia merasa pemerintah dan lembaga kepresidenan telah ditipu.
Keluhan serupa juga banyak beredar di media sosial. Banyak driver yang bahkan menerima BHR jauh di bawah Rp 50 ribu.
Gojek, sebagai salah satu perusahaan aplikasi ojol besar, menjelaskan sistem pemberian BHR mereka. Mereka membagi mitra driver ke dalam lima kategori dengan besaran bonus yang berbeda.
Mitra dengan kategori tertinggi, Mitra Juara Utama, berhak atas BHR sekitar 20 persen dari penghasilan bersih. Untuk roda dua, bonus maksimal mencapai Rp 900 ribu, sementara roda empat Rp 1.600.000.
Perbedaan yang signifikan antara janji dan realita yang diterima para driver menimbulkan pertanyaan besar. Transparansi dan keadilan dalam sistem pemberian bonus perlu segera dikaji ulang.
Ke depan, diperlukan dialog yang lebih intensif antara pemerintah, asosiasi driver, dan perusahaan aplikasi ojol. Tujuannya adalah untuk memastikan kesejahteraan para driver dan menghindari kesenjangan informasi yang merugikan.
